ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
(STUDI KASUS DI DESA MADERI)
Abstrak
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Desa Maderi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya praktik pemasungan, keterbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan jiwa, minimnya upaya preventif, serta rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan di Desa Maderi. Faktor penghambat implementasi regulasi meliputi keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, faktor sosial budaya masyarakat, serta rendahnya kesadaran keluarga dalam melaporkan dan menangani anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Akibatnya, jumlah penderita gangguan jiwa di Desa Maderi masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah, peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, serta kerja sama lintas sektor guna menjamin perlindungan hak dan pelayanan kesehatan yang layak bagi ODGJ
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina Sumba

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
